sewa ambulance

Latest News

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH

JAKARTA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah (Pemda) memperketat kegiatan politik di daerahnya yang melibatkan massa.

Data Kementerian Kesehatan mencatat, dalam peta zona risiko terdapat 309 kabupaten / kota yang menyelenggarakan pilkada. Terdapat 45 kabupaten / kota atau 14,56% yang masuk zona merah (tinggi) yang tersebar di 14 provinsi yang menyelenggarakan pilkada serentak.

"Untuk itu, kita perlu memperhatikan perkembangan kasus Covid-19, dan penanganannya di seluruh wilayah peserta pemilu ini," hingga Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, Kamis ( 10/9/2020) di Kantor Kepresidenan.

Rincian zona merah antara lain Sumatera Utara (5), Sumatera Barat (4), Riau (4), Kepulauan Riau (2), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur ( 3). ), Bali (6), Sulawesi Selatan (1), Sulawesi Utara (1), Kalimantan Selatan (6), Kalimantan Tengah (4) dan Kalimantan Timur (5).

Kemudian ada 152 kabupaten / kota atau 49,19% di zona jingga (sedang) dan ada 72 kabupaten / kota atau 23,30% di zona kuning. Sedangkan di zona hijau tidak ada kasus baru, 26 kabupaten / kota atau 8,41% dan 14 kabupaten / kota tidak terdampak atau 4,53%.

Selama proses pilkada, Wiku menekankan bahwa para kontestan pilkada harus benar-benar menerapkan Health Protocol menuju Covid-19 Safe Continuous Elections.

“Pertama, calon mitra harus menjalani tes PCR dan dilarang melakukan kontak fisik selama proses seleksi,” lanjut Wiku. Kemudian yang kedua, metode kampanye yang diperbolehkan antara lain dapat mengadakan rapat terbatas yang dihadiri maksimal 50 orang dengan jarak penjagaan 1 meter.

Disarankan juga untuk menggunakan media online, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon untuk dilaksanakan di sanggar penyiaran, dengan jumlah maksimal 50 orang dengan jarak jaga 1 meter.

Untuk materi kampanye disarankan dalam bentuk alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah atau hand sanitizer. Atau kegiatan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan protokol yang ketat dan berkoordinasi dengan satuan tugas daerah,

“Kami minta agar seluruh aparatur penyelenggara, KPU, KPU Bawaslu daerah, seluruhnya pemerintah daerah melalui Sat Pol PP benar-benar bisa menegakkan disiplin protokol kesehatan karena ini adalah pesta demokrasi yang harus dilaksanakan dengan baik agar ada. tidak ada malapetaka terkait Covid-19, "tetapnya.

Di tingkat pusat, kata dia, saat pilkada serentak, beberapa kementerian / lembaga sudah berkoordinasi seperti Kementerian Dalam Negeri, TNI-Polri untuk penegakan protokoler. Sementara itu, KPU akan mempersiapkan dan memimpin pelaksanaan tahapan kegiatan pilkada dengan memperhatikan penegakan protokol kesehatan.

Sementara itu, Bawaslu akan merumuskan standar pengawasan pelaksanaan yang mencakup peraturan protokol kesehatan inklusif dan pemerintah daerah menciptakan kondusifitas selama pelaksanaan.

Kemudian saat menjawab pertanyaan media, Wiku menambahkan, kontestan pilkada mengikuti aturan yang ada. Jika Anda ingin melakukan kampanye jenis ini di luar aturan, Anda harus berkoordinasi dengan satgas daerah atau dinas kesehatan atau puskesmas setempat.

“Karena ini pasti ada risikonya, pemerintah melihat beberapa pelanggaran yang terjadi selama ini, dan kami minta agar kedepannya masyarakat dan kontestan benar-benar melakukan ini,” ujarnya.

(Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Tim Komunikasi Komite Pemulihan Ekonomi Nasional)

Postingan IMPLEMENTASI PROTOKOL KESEHATAN KETAT DI WILAYAH PENYELENGGARA PEMILU muncul pertama kali pada dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top